PRINGSWEU24 – Jelang pilkada 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menggambarkan setidaknya ada empat dari lima daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah rawan konflik.

Selain Pringsewu yang masuk dalam kategori zona aman, keempat kabupaten lainnya yakni Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang berujung konflik terhadap pelaksanaan dan hasil pilkada langsung tersebut.

Hal ini berdasarkan pengalaman pada pemilihan legislatif (pileg) 2014 lalu, dimana kala itu keempat daerah tersebut terjadi pergeseran dan manipulasi suara yang besar dari para calon legislatif (caleg). 

Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bidang Pengawasan Nazarudin Togakratu mengatakan, melihat kondisi dan pengalaman pada peta pileg 2014 lalu, empat dari lima daerah yang akan menggelar pilkada 2017 mendatang yang menjadi titik fokus pengawasan Bawaslu khususnya dalam pemetaan daerah rawan.

''Sedangkan untuk Kabupaten Pringsewu, berdasarkan pengalaman pileg 2014 lalu, tidak banyak terjadi pergeseran suara dari partai politik maupun antar para caleg,'' ujarnya.

Atas dasar itulah guna mengantisipasi empat daerah rawan konflik tersebut, pihaknya akan serius dalam merekrut tim Panwas Kabupaten yang kredible serta memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugas di lapangan.

“Karena dari pembentukan tim panwas kabupaten kemudian tim panwas kecamatan nanti juga akan ditugaskan untuk melakukan pemetaan daerah rawan di titik yang lebih fokus lagi,” jelasnya.

Dia juga mengaku, Bawaslu Lampung akan berkoordinasi dengan pihak KPU sebagai penyelenggara pilkada. “Jajaran KPU juga harus merekrut orang yang berintegritas untuk pengurus penyelenggara pilkada dibawah seperti PPK, PPS, dan KPPS,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjut dia, dalam penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) untuk pilkada 2017 mendatang juga harus akurat. “Jadi pada waktu pendataan daftar pemilih ini juga harus dilakukan secara serius. Karena data pemilih ini sangat krusial. Apabila data ini kredibel, maka tingkat kecurangan akan berkurang,” jelasnya.

Menurutnya juga, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dalam memenangkan salah satu pasangan calon, menjadi antisipasi dan masuk dalam pengawasan yang serius.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat agar memberikan himbauan agar ASN selalu bersikap netral dalam penyelenggaraan pilkada 2017 mendatang.

“Kita sudah menyurati Gubernur dan Bupati lima daerah pilkada ini untuk menghimbau agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis dalam mendukung dan memenangkan salah satu pasangan calonkada,” tutupnya. (*)
 
Top