PRINGSEWU, FS-Dinas komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pringsewu boleh dibilang lembaga pemerintah yang nekat. Proyek pengadaan Program Pekon IT dan 40 SKPD (dinas, badan, kantor) diberikan kepada lembaga illegal. Selain itu masih ada lagi persoalan lain yang melanggar aturan.

Pada tahun 2015 Diskominfo Pringsewu menjadi bahan pemberitaan terkait pekerjaan bermasalah. Seperti pengadaan bandwidth dan pekon IT terus dijalankan padahal pekerjaan ini sudah melawan UU No.36 tahun 1999, tentang telekomunikasi.

Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi pada poin (a) disebutkan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, diteruskan pada poin (b) penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. kemudian disebutkan pada Pasal 11 ayat (1), Bahwa penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

Sedangkan Diskominfo Pringsewu belum memiliki perusahan legal yang memenuhi syarat untuk menyediakan akses ke internet sesuai yang diatur dalam undang-undang tentang tekomunikasi. Sebab, harus menyediakan layanan akses  dalam server komputer yang dijalankan oleh Internet Service Provider (ISP),dengan akses internet dedicated dan pemeliharaan serta pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Hasil investigasi wartawan Harian Fajar Sumatra, ditemukan banyak pelanggaran. Bahkan ditemukan juga sumber yang menyebutkan Diskominfo Pringsewu hanya memiliki kerja sama dengan pihak ketiga yaitu rekanan yang berbadan hokum CV sedangan dalam peraturanya itu tidak bisa dijalankan bentuk kerjasama apapun kalau belum dapat rekomensasi dari kementrian komunikasi dan informasi.

"Karena apa bila pekerjaan telekomunikasi internet ini dekerjakan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki izin penyelenggara dari kementrian selamanya tidak bisa digunakan atau sudah melawan kontitusi (UU) yang berlaku,” katanya.

Dia juga menembahkan izin belum keluar tetapi pembayar masih berjalan terus, selama tiga bulan terakhir saja tahun 2015 sudah ada pencairan mencapai Rp 210 juta.

Saat dikonfirmasi terkait izin penyelenggara Internet Service Provider ISP, di Rumah Makan Sidodadi, Jjalan KH. Ghalib, Sugesti Hendarto, oleh wartawan Harian Fajar Sumatra, hanya mengatakan “Sudahlah jangan dipersoalkan lagi, mendingan kita mencari solusi yang terbaik. Toh ini juga solusi untuk kebaikan pringsewu juga,” kilahnya

Pemilik mobil BE 51 U saat berulang ulang dikomfirmasi izin penyelenggara ISP pertanyaan kepada kepala Diskominfo Pringsewu Gesti Hendarto, enggan menjawab pertanyaan wartawan Fajar Sumatera. Bahkan, dia berulang kali hanya mengeluarkan kata-kata. “kita cari solusinya, saya juga punya tim yang meengerjakan perkerjaan ini, tentunya saya harus berdiskusi dulu dengan kawan-kawan di kantor saya,” jawabnya

Saat disoal pekerjaan 2015, Gesti juga menambahkan, pekerjaan untuk 2015 tidak ada masalah, padahal dalam pekerjaan 2015 semuanya diduga bermasalah dengan perizinan, “Karena kalau 2015 diskominfo bekerja sama dengan perusahan BUMN yaitu PT. Telekomunikasi, ya kalau ketika BBM yang tersebar luas itu saya kurang tahu kebenarannya,”. (DN)
 
Top