Tauhidi - ist

PRINGSEWU24 - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan siap menerima pelimpahan tahap dua berkas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tauhidi, atas kasus proyek siswa miskin.

Kesiapan itu menyusul keputusan tim Satgasus Kejagung yang datang ke Kejati Lampung untuk melimpahkan kasus yang merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah tersebut. Hanya saja, pihak Kejagung batal melakukan tahap dua yang rencananya dijadwalkan, kemarin (19/4), karena Tauhidi mangkir.

Menurut informasi yang didapat di kantor Kejati Lampung, Tauhidi ternyata sudah dua kali dipanggil untuk dilakukan pelimpahan tahap dua. Yang pertama, rencananya, Tauhidi dipanggil pada Jumat (8/4) untuk datang ke Kejati lampung, namun tak diketahui kenapa mantan Penjabat Bupati Lampung Timur itu tidak hadir memenuhi panggilan.

Kemudian, Kejagung melayangkan kembali surat panggilan kedua pada Kamis (14/4), lagi-lagi Tauhidi tidak hadir. Pada panggilan kedua tersebut, Tauhidi diminta hadir ke lantai 3 gedung bundar atau Kejagung.

Kasi Penkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, mengatakan, pihaknya siap menerima pelimpahan berkas tersangka Tauhidi dan Hendrawan. “Hari ini (kemarin), kita menunggu pelimpahan berkas dan tersangka. Tapi yang mau ditahap dua tidak datang,” kata Yadi, Selasa (19/4).

Pada prinsipnya, kata dia, begitu berkas dan tersangka sudah diserahkan oleh Kejagung, maka pihaknya segera akan teruskan prosesnya. Tidak ada alasan bagi Kejati untuk tidak melanjutkan kasus tersebut.

Yadi membenarkan rencana pelimpahan berkas dan tersangka, yang dijadwalkan Selasa (19/4), mengingat tim satgasus Kejagung datang ke Kejati Lampung. Namun, jelas dia, pelimpahan tersebut terpaksa harus batal dilaksanakan, lantaran tersangka tidak bisa hadir pada penyerahan berkas tersebut.

Ditanya alasan ketidakhadiran tersangka, Yadi mengaku tidak mengetahuinya. Dikatakan Yadi, Kejagung telah mengirimkan surat sebanyak dua kali ke tersangka melalui Kejati Lampung. “Kami sifatnya hanya meneruskan (surat) saja. Yang menjadwalkan mereka (Kejagung) bukan kami,”
terangnya. 

Yadi menegaskan, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh terkait ditahan atau tidaknya Tauhidi dan Hendrawan, mengingat kedua tersangka yakni Edward Hakim (mantan Kasubag Perencanaan Disdik Lampung) dan Aria Sukma S Rizal (PNS Pemberdayaan Masyarakat Lampung), langsung dijebloskan ke bui usai pelimpahan tahap dua dari Kejagung. Saat ini, Edward dan Aria sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

“Kita tunggu saja dulu pelimpahan tahap dua nya. Soal ditahan atau nggaknya lihat nanti,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung memutuskan untuk tidak menahan seluruh tersangka yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp9 miliar. Langkah tersebut diambil karena Tauhidi Cs dianggap tidak dapat mengulangi perbuatannya dan telah ada tersangka yang mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar. Tersangka tersebut yakni, Hendrawan. Uang yang diserahkan itu diketahui merupakan fee untuk mengkoordinir sejumlah perusahaan dalam pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu.

Namun, ketika tersangka Edward dan Aria dilimpahkan ke Kejati Lampung, keduanya langsung ditahan.

Untuk diketahui, Tauhidi diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Hendrawan, Aria dan Edward dalam pengadaan 93 paket perlengkapan sekolah untuk SD/MI/SMP/MTs di Dinas Pendidikan Lampung tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp17,7 miliar.

Perbuatan Tauhidi terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Edward dan Aria. Dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Rasyid dari Kejati Lampung, menyebutkan, bahwa dalam pengadaan tersebut berupa topi, baju, seragam pria/wanita, baju pramuka, dasi, ikat pinggang dan tas.

Tauhidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melakukan penunjukkan yang memegang fungsi dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, tugas PPK dirangkap oleh Tauhidi.

Sehingga Tauhidi tidak menetapkan spesifikasi teknis barang untuk pekerjaan itu, melainkan hanya mempergunakan spesifikasi teknis barang pekerjaan sejenis tahun 2011. Padahal perbuatan itu tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Tauhidi itu juga tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Namun, mempergunakan HPS pekerjaan sejenis tahun 2011. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan Pasak 64 ayat (4) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudian, Tauhidi juga bermaksud mengendalikan proses pemilihan penyediaan barang dengan langsung menentukannya menggunakan metode pelelangan sederhana. Namun dalam pelaksanaannya, proses lelang tidak pernah dilakukan dan telah ditentukan yang telah dikerjakan terdakwa Aria Sukma. (*)
 
Top