Albar Hasan Tanjung - ist


PRINGSEWU24 - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menjadwalkan pencekalan para tersangka kasus dugaan korupsi Land Clearing (pembebasan lahan), di antaranya Albar Hasan Tanjung dan Budi. Tujuannya mengantisipasi tersangka kabur.

Selain itu, pihak kejati juga tak mau perkara tersebut berlarut-larut dengan alasan tersangka hilang. “Opsi ini (cekal) bisa saja kita tempuh. Memang ada rencana pencekalan,” kata Kasi Penkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, Kamis (28/4).

Dikatakan Yadi, pencekalan tidak hanya akan dilakukan kepada para tersangka Land Clearing saja, melainkan juga untuk para tersangka korupsi lainnya. Antara lain, dugaan korupsi pengadaan mobil kesehatan keliling (pusling) yang menyeret tiga nama berinial WA (PPK), HP (Kepala ULP) dan HA (rekanan).

“Jadi, cekal bukan hanya untuk perkara korupsi Land Clearing saja. Untuk perkara-perkara lainnya juga segera direncanakan,” terangnya.

Namun, kata Yadi, sampai saat ini, penyidik belum mengajukan surat pencekalan tersebut. Mungkin, ujarnya, penyidik memastikan para tersangka kooperatif jika diperiksa sebagai tersangka.

Untuk diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Januari 2016 lalu, Kejati baru memeriksa satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi Land Clearing (pembebasan lahan) di Bandara Raden Inten II, Natar, Lampung Selatan tahun 2013 senilai Rp8,7 miliar, yakni Budi (rekanan). Sedangkan Albar Hasan Tanjung, belum.

Kejati beralasan, pemeriksaan Albar sebagai tersangka akan dilakukan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung keluar.

Sambil menunggu hasil audit, tim penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Padahal, sesuai dengan aturan dalam prosedur penanganan perkara tindak pidana korupsi, proses penyidikan berlangsung selama 120 hari. Rentang waktu tersebut, sudah termasuk pemeriksaan kepada tersangka, perampungan kelengkapan dokumen disertai barang bukti lainnya. (*)
 
Top