PRINGSEWU24 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan Workshop Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dengan tema”Pengembangan Usaha Sebagai Tindak Lanjut atas Akses Kelola Hutan untuk Rakyat” pada Kamis-Jumat, 28-29 April 2016 di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta dari perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Sumatera, Kelompok Tani, Dinas Kehutanan Provinsi se-Sumatera, dan UPT Kementerian Kehutanan lingkup Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Pengendalian DAS dan Hutan Lindung.

Pada acara pembukaan disampaikan Sambutan Selamat Datang oleh Kepala Dinas Kehutanan Lampung Sutono. Sutono mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan workshop ini dilaksanakan di Lampung. Lampung memiliki sejarah panjang terkait dalam pengembangan perhutanan sosial. Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimulai dari Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai, tentunya tidak salah pusat memilih Lampung sebagai tuan rumah kegiatan ini. Tentunya berharap, ke depan tidak saja workshop namun lebih banyak karya nyata di lapangan dengan dukungan yang sinergis antara pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Daerah, seiring berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam sambutan pembukaannya, Mashyud selaku Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat mengapresiasi Lampung dengan dinamika perkembanga perhutanan sosial, patut menjadi tempat belajar dalam pengelolaan hutan. Kemarin dan hari ini saya melihat secara langsung kondisi aktual di lapangan bagaimana kelompok sudah berbuat dan berusaha guna mengembangan usaha khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) baik gaharu, kopi, gula kelapa, gula aren, madu, dan lainnya. Inovasi dan kreativitas menjadi kata kunci dalam pengembangan usaha perhutanan sosial ini. Tentunya kami di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan harus mendukung dan memfasilitasinya.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ini masih baru, seiring dengan nomenklatur baru kementerian. Saat ini Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) terdapat di lima region, yaitu Region Sumatera, Region Kalimantan, Region Sulawesi, Region Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Region Maluk dan Papua. Dengan masih barunya Balai ini, kegiatan ini juga sebagai sarana komunikasi awal bagi Region Sumatera yang berkantor di Medan. Dalam kesempatan ini dapat juga difungsikan sebagai sarana membangun jejaring kerja antar UPT Kementerian dengan Pemerintah Daerah se-Suamtera dalam hal ini jajaran Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di dalamnya.

Kita harus sepakat bahwa sejak beberapa tahun lalu, fokus pembangunan kehutanan adalah KPH sebagai pengelola di tingkat tapak. Karenanya, saya berharap ini menjadi sebuah awal percepatan dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh KPH, baik melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kerjasama serta Kemitraan.

Pembangunan Kehutanan harus memberikan manfaat bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan,” tegas Mashyud mengakhiri sambutan pembukaannya.

 
Top