Ilustrasi - ist

PRINGSEWU24 — Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) tentang pembatalan atau pencabutan peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, Pemerintah Provinsi (pemprov) Lampung kembali mengkaji perda kabupaten/kota untuk dievaluasi yang kemdudian diusukan ke kemendagri untuk dicabut.

Kepala Biro Hukum, Pemprov Lampung Zulfikar mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan olehnya, sebanyak 31 perda kabupaten/kota yang dinilai bermasalah yang dapat menghambat birokrasi dan investasi. Namun demikian, hal tersebut masih sebatas kajian dan belum bisa dipastikan apakah benar-benar akan dicabut.

“Ini kan arahnya juga belum jelas, kita juga belum terima mekanisme pencabutan Perda yang ada dikabupaten/kota, karena tidak harus serta merta dicabut dan bisa saja dilakukan revisi. Jadi sejauh ini kita baru mengkaji saja, yang memutuskan pusat,” kata Zulfikar, Selasa (19/4).

Menurut dia, tidak harus dicabutnya suatu perda dikarenakan memang ada beberapa poin yang  memang tidak sesuai dengan peraturan menteri, ia menyontohkan, perda nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan yang dikeluarkan oleh kabupaten Tanggamus, pada pasal 12 ayat 2 disebutkan, dalam rangka pengawasan dan pepngendalian terhadap pemegang izin gangguan diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 3 tahun sekali.

Sedangkan, lanjut dia, berdasaarkan ketentuan pasal 15 Permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan tidak ada kewajiban daftar ulang.” Malahan di Pringsewu Perda nomor 24 tahun 2011 disebutkan registrasi ulangnya dilakukan setiap setahun sekali. Artinya, kalau daftar ulang lagi kan pasti ada pembayaran, nah ini yang kami nilai menghambat,” ujarnya.

Ia mengatakan, memang dari semua hasil kajiannya, semua kabupaten/kota mempunyai perda yang bermasalah terkait izin investasi dikarenakan semua daerah mengeluarkan izin terkait investasi. Namun demikian, untuk perda yang dikeluarkan oleh Pemprov ia mengatakan belum tahu pasti ada atau tidak dikarenakan yang berhak mengevaluasinya adalah kemendagri.

“Pencabutan perda inikan kewenangannya ada di kemendagri, sampai saat ini kita juga belum menerima perda mana saja yang akan dicabut. Kalau Kabupaten/kota kan kita punya wewenang untuk kita evaluasi, tapi kalau provinsi itu kewengan kemendagri,”kata dia.

Ia menyebutkan, berdasarkan hasil kajiannya perda kabupaten/kota yang dinilai menghambat birokrasi dan investasi diantaranya, Perda nomor 8 tahun 2012 yang diterbitkan Kabupaten tanggamus tentang retribusi izin gangguan, Perda nomor 5 tahun 2012 yang diterbitkan Mesuji tentang retribusi perizinan tertentu.

Selain itu juga, ada perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda pendudukan dan akta sipil yang diterbitkan Lampung Utara, perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah yang diterbitkan Kota Bandarlampung, Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pengelolaan pasar yang diterbitkan Kota Metro.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementrian Dalam Negeri untuk mencabut sebanyak 3000 perda yang bermasalah. Ia mengatakan, aturan yang rumit akan semakin menyulitkan pembangunan dan kemajuan ekonomi bangsa. (MB)
 
Top