PRINGSEWU24 - Terkait kasus dugaan korupsi proyek siswa miskin di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Kuasa hukum tersangka Achmad Handoko dalam suratnya menyatakan selain Tauhidi seharusnya ada tersangka baru dalam kasus ini yang harus ikut bertanggungjawab dalam proyek yang merugikan keuangan negara miliaran rupiah tersebut.

Handoko mengatakan, selain para tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan. sebenarnya ada pihak-pihak lain yang mencoba bermain dan menarik keuntungan dari perkara dugaan korupsi tersebut. “Pihak itu adalah yang melakukan pencairan dana tanpa sepengetahuan Tauhidi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan proyek itu," kata dia.

Namun menurutnya, belum diketahui bagaimana proses pencairan dana tanpa tanda tangan asli Tauhidi itu. Ia menambahkan, ada pelaku yang secara materiil berbuat itu (pencairan dana) tanpa sepengetahuan dari kliennya itu. Dilihat dari proses persidangan juga diketahui bahwa ada pencairan-pencairan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Tauhidi selaku PPK.

“Pihaknya memiliki bukti-bukti dan juga saksi-saksi untuk menguatkan hal itu. Bahkan kami juga sudah menyiapkan ahli siapkan saksi A de Charge (yang meringankan) dan juga sudah menyiapkan dokumen bukti yang dapat menunjukan bahwa Tauhidi tidak bersalah,” ungkap Handoko, Minggu (24/4).

Ia menjelaskan, mengenai saksi dan bukti dokumen tersebut, sebenarnya sudah pernah disampaikannya kepada penyidik di Kejaksaan Agung saat Tauhidi menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu. Namun, ia menyayangkan saksi A de Charge dan dokumen yang diajukan itu tidak diakomodir oleh penyidik.

Secara konstitusional dan secara KUHAP, saksi ahli dan saksi A de Charge itu adalah hak tersangka yang bisa digunakan pada proses penyidikan, bukan hanya persidangan. Sehingga, jika tidak dipenuhi, maka dakwaan jika masuk persidangan, jadi batal demi hukum.

Selanjutnya Handoko menyatakan, jika dilihat dari dakwaan dua terdakwa yang sudah disidang, Edward Hakim dan Aria Sukma, 
memang seharusnya ada pihak lain yang patut menjadi tersangka. “Saya tidak bisa memberitahu siapa orangnya, itu kewenangan penyidik,” kata dia.

Selain itu, Handoko juga menyanyangkan penetapan Tauhidi sebagai tersangka itu lantaran pada saat proyek berlangsung sedang menjabat sebagai kepala dinas dan PPK. Menurutnya, jika pun ada kerugian negara, hal itu disebabkan oleh Edward, Aria, serta beberapa pihak lain yang mencoba menarik keuntungan dari proyek itu.

Meski tidak mau menyebutkan secara gamblang nama-nama pihaknya yang menurutnya patut menjadi tersangka itu, Handoko mengatakan, ada beberapa nama yang telah menjadi saksi pada persidangan Edward dan Aria.

Lebih lanjut Handoko mengatakan, jika memang lantaran menyebabkan kerugian negara sehingga mantan Pejabat Sementara (PJs) Lampung Timur itu dijadikan tersangka, Tauhidi tidak diuntungkan sepeser pun secara materi dari proyek itu.

Dalam dakwaan dua terdakwa yang sudah disidang, tidak ada uang atau keuntungan secara materil yang dilakukan oleh Tauhidi. Jika toh dikatakan ada kerugian negara, itu adalah akibat dari dua terdakwa itu, bukan dari Tauhidi. Sementara itu, terkait kenapa proyek itu tidak dilakukan pelelangan karena pada tahun sebelumnya, proyek serupa pun tidak melalui proses pelelangan, melainkan penunjukkan langsung. Menurut Handoko, paket-paket dalam proyek itu nilainya dibawah Rp 200 juta.

Dalam Perpres disebutkan, tidak perlu lelang hanya penunjukan langsung. Dan proyek itu sudah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), per tahun diaudit. Karena sudah melalui proses audit itu, jika pun ada kesalahan administrasi mengenai apakah harus melalui proses pelelangan atau bukan, kata Handoko, BPK tentunya akan menemukan masalah.

Mengenai harus lelang atau tidak, secara administrasi sudah sesuai. Jika ada kesalahan administrasi atau prosedur, tentunya BPK pasti menemukan. Tapi ini tidak ada masalah. Ia juga membenarkan jika kliennya itu telah mendapatkan dua kali panggilan dari pihak kejaksaan terkait pelimpahan tahap dua. Menurutnya, pihaknya baru satu kali mendapat panggilan secara resmi. Sedangkan yang disebutkan sebagai panggilan kedua pada Senin (18/4) pekan lalu, bukan panggilan. Melainkan hanya komitmen lisan untuk datang.

Kirim surat resmi sekali, kami nggak bisa datang pada panggilan pertama lalu memberikan komitmen secara lisan untuk datang pada Senin kemarin. Namun, tidak bisa hadir karena berhalangan. Meski demikian, Handoko menyatakan, jika ada panggilan resmi kembali dari Kejagung, pihaknya akan kooperatif dan siap datang. Oleh karena itu, kami dorong supaya cepat ke Pengadilan untuk segera disidangkan agar dapat dibuktikan apakah bersalah atau tidak.
 
Top