Ilustrasi - ist

PRINGSEWU24 - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menolak adanya upaya reklamasi yang diajukan Perintah Kota Bandarlampung di sekitar kawasan Teluk Lampung.

Pasalnya, Ketua Walhi Lampung Hendrawan menilai jika reklamasi tersebut tidak memiliki landasan peraturan daerah (Perda) di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi. Meskipun tercantum dalam undang-undang 27 tahun 2007, namun perda yang mengarah untuk reklamasi tersebut belum digarap pihak pemerintah.

"Cantelan kebijakan reklamasi itu apa?, kan gak ada dasar. Kita (Walhi) juga sebelumnya sudah menolak reklamasi di daerah Jakarta dan Bali," kata Hendrawan (19/4). 

Namun begitu, dirinya sepakat adanya penataan di wilayah Teluk Lampung, bukan berarti harus reklamasi. Sebab, dirinya beralasan menolak reklamasi karena reklamasi yang dilakukan lebih cenderung mengarah kepada investasi. "Kalau investor masuk, dampak dari reklamasi tersebut akan ada kerusakan terumbu karang, akan berkurangnya aktivitas nelayan, dan berdampak pada kerusakan terhadap wilayah pesisir," jelasnya.

Lebih parahnya lagi, lanjutnya, reklamasi yang terjadi di Bandarlampung menggunakan material-material yang ada di sekitar, yakni menggunakan bukit-bukit yang ada di Bandarlampung. "Artinya, reklamasi yang dilakukan itu bukan hanya merusak kawasan pesisir, tetapi merusak kawasan darat juga. Untuk itu kita meminta Perintah Provinsi untuk mengevaluasi semua aktivitas yang ada kaitannya dengan reklamasi," tegasnya.

Hendrawan juga menilai reklamasi di sekitar teluk Lampung tersebut ilegal karena tidak memiliki kebijakan. "Reklamasi ini hanya membuka ruang investasi, menghilangkan akses publik, menambah kerusakan di pesisir. Artinya banyak mudharatnya," ucapnya.

Dirinya melihat di sekitar teluk Lampung setidaknya ada empat zona, yakni zona industri, pemukiman, konservasi dan pariwisata. "Seharusnya, kalau suatu wilayah mau dibuat reklamasi, harus ada masterplannya. Artinya, jika mereka memiliki perencanaan secara detail, kita mau lihat seperti apa."

Untuk itu, Walhi mendorong agar pemerintah mengkaji lagi upaya reklamasi tersebut. "Kita minta pemerintah provinsi tidak mengeluarkan izin reklamasi, dan bagi yang sudah berjalan, segera dihentikan," tutupnya. (DN)
 
Top