(ist)

PRINGSEWU24 - Reklamasi yang hangat diperbincangkan di media masa saat ini, masih menjadi sorotan berbagai pihak. Reklamasi yang dianggap banyak mudharatnya oleh sejumlah pihak seperti Walhi, dan para pengamat, ternyata menjadi permasalahan lebih mendalam dari kacamata wakil rakyat di DPRD Provinsi, khususnya Komisi IV. Selasa (3/5).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Watoni Nurdin mengatakan, pihaknya sangat prihatin melihat kondisi perbukitan dan pantai akibat dampak dari reklamasi yang terjadi di Provinsi Lampung. 

''Kita melihat reklamasi dibutuhkan jika ruang daratan tidak ada lagi. Namun, lahan kita kan masih banyak yang kosong, jadi saya rasa tidak butuh lagi dilakukan reklamasi itu,'' ujarnya. 

Namun menurutnya, jika pemerintah melakukan penataan, pihaknya sangat mendukung, dan harus disesuaikan dengan perda. ''Ini kan dampaknya berkepanjangan, pertama merusak lingkungan (biota sekitar pantai), lalu akan menggerus perbukitan, karena reklamasi ini membutuhkan material-material pasir yang sangat banyak,'' jelasnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperketat proses pemberian izinnya, dan berkoordinasi dengan pemerintah kab/kota agar persoalan reklamasi tersebut tidak terus berlangsung.

"Yang pasti kita akan tinjau ke lapangan, kita juga akan mengagendakan untuk inventarisasi, izinnya seperti apa, amdalnya bagaimana, peruntukanya untuk apa, yang jelas Komisi IV akan turun,'' tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Joko Santoso mengatakan perlu ketegasan aparat hukum dan pemerintah Daerah  untuk menuntaskan permasalahan reklamasi tersebut.

Menurutnya, wilayah pantai sudah menjadi tanggung jawab provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ''Semestinya Pihak Pemda dan  aparat bisa mendalami kelengkapan izin kepemilikan reklamasi, dan siapa yang mengeluarkan izinnya itu yang didalami,'' ujar politisi PAN ini.

Sebab itu, dalam waktu dekat Pemprov Lampung dan DPRD Lampung akan menyusun Perda terkait reklamasi. ''Dan nantinya dalam penyusunan Perda itu juga melibatkan LSM, Nelayan, perwakilan masyarakat, Mitra Bentala, akademisi dan beberapa pihak untuk mengkaji bersama Perda tentang Reklamasi,'' jelasnya.

"Sebab, dalam membuat Perda tersebut, tambahnya, bukan untuk main-main dan harus dikaji secara mendalam karena menyangkut kepentingan dan masa depan masyarakat banyak,'' ujarnya.

Dia menegaskan, dampak reklamasi sudah pasti akan menghancurkan pendapatan para nelayan akibat rusaknya biota laut pesisir.

Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan, menurutnya yakni melakukan update data permasalahan dan naskah akademik, setelah itu dilakukan konsultasi publik. "Setelah di update data akan kita tayangkan rencana wilayahnya. Baru pembahasan substansi," jelas joko.

Ditambahkannya, Pemerintah harus membuat titik zonasi, diantaranya zona pariwisata, industri, pemukiman, dan konservasi dan budidaya dalam penerapanya agar tidak bercampur aduk. (*)
 
Top