ist

BANDARLAMPUNG,FS—Memperingati hari buruh internasional (May Day) dan Hari pendidikan Nasional (Hardiknas), ratusan masa yang terdiri dari serikat buruh, petani dan mahasiswa di lampung tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Masa yang berjumlah sekitar 500 orang tersebut terdiri dari berbagai organisasi diantaranya, FSBKU-KSN, Konfederasi KASBI, FPBI, FSP2KI, FSBL, LBH Bandarlampung,AJI Bandarlampung, DRL, EW-LMND Lampung, PMKRI, GMKI, FMN, SPRI, BEM FH Unila, HMI Hukum Unila,PMII IAIN, UKM-SBI IAIN. Masa memulai aksinya dengan longmarch dari Masjid Al-Furqon menuju Kantor Gubernur Pemprov Lampung, Senin (2/5).

Dalam aksinya, masa menilai peraturan tersebut hanya akan  memiskinkan buruh secara sistematis dan semakinmelanggengkan sitem kerja kontrak /outsourching. Disisi yang lain, PP ini juga didesign anti demokrasi denganmenghilangkan peran serikat pekerja/serikat buruh, karena buruh tidak bias lagi terlibat duduk bersama dalammusyawarah untuk menetapkan besaran upah minimum setiap tahunnya dimana, dengan adanya PP tersebut kenaikan upah hanya mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja.

“Makanya, sebetulnya PP ini merupakan perwujudan dari politik upah murah yang hanya akan menguntungkan pihakpengusaha, jikau pah tidak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh maka bergaris lurus dengan tidakmeningkatnya daya beli,”Ucap Koordinator Aksi Reynaldo Sitanggang yang merupakan perwakilan dari EW LMND Lampung.

Lebih lanjut, ia mengatakan, rendahnya daya beli sudah pasti akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominegara. “Secara umum termasuk sektor pendidikan, maka akan semakin sulit masyarakat mengakses pendidikan yang akhirnya juga berdampak pada kualitas dan daya saing genarasi bangsa dalam menghadapi Globalisasi,”kata dia.

Reynaldo juga menegaskan,untuk supaya menghentikan upaya-upaya kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan menuntut menghapus sistem kerja kontrak dan outshourching, serta wujudkan petunjuk pelaksaan kerja dalam mengganti penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourching.

“Kami juga menuntut untuk menolak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan TPP (Trans Pacific Partnership), serta juga cabut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan cabut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti serta cabut kebijakan UKT (Uang Kuliah Tunggal),” ucap Reynaldo.

Menanggapi aspirasi dari aksi masa tersebut, Pemprov Lampung yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Rifki Wirawan, Asisten IV Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Lampung Sumiarti Somad, turun menemui massa.

Rifki yang menanggapi tuntutan aksi massa, mengatakan, aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan kemudian akan disampaikan ke Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. "Saat ini Pak Gubernur (Ridho) tidak bisa menemui adik-adik sekalian, karena sedang ada tugas luar daerah. Tapi pasti, kami sampaikan ke Pak Gubernur. Dan juga kami akan koordinasikan ke pusat terkait aspirasi adik-adik sekalian," kata Rifki dihadapan aksi massa, Senin (2/5).

Sementara itu,Kadisnakertrans Lampung Sumiarti menjelaskan, sebagian besar tuntutan aksi massa bukanlah wewenang Pemprov Lampung, melainkan pemerintah pusat. Menurut Sumiarti, tuntutan aksi massa tersebut nantinya akan diteruskan ke kementerian terkait. “Nanti kami akan buatkan laporan ke pusat. Tapi sepertinya sudah ada informasi dari pusat, bahwa pemerintah tidak akan mencabut PP 78/2015,” kata Sumiarti.

Mengenai keluhan aksi massa tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, Sumiarti mengaku, Pemprov Lampung tidak berwenang untuk membantu menyelesaikan. “Jadi ya harus selesai dulu di daerah itu. Kalau daerah tidak bisa selesaikan, baru mengajukan laporan ke kami,” jelas Sumiarti.
 
Top