Gedung DPRD Bandarlampung (ist)

PRINGSEWU24 - DPRD Kota Bandarlampung menyampaikan Rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandarlampung Herman HN, Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD setempat, Selasa (10/5).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Wiyadi dan dihadiri  Walikota Bandarlampung Herman HN, dengan wakilnya Yusuf Kohar, beserta seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkot Bandarlampung.


Rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua I DPRD, Nandang Herndarawan menyampaikan beberapa catatan strategis yang berisi saran dan masukan, diantaranya adalah pembenahan kebijakan umum pendapatan daerah. Nandang menyoroti lemahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp1,843 triliun dari target Rp2,325 trilyun.


PAD Kota Bandarlampung juga masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 51 persen, sementara pajak dan retribusi masih rendah, yakni sekitar 14 persen.  


Ketergantungan PAD dari dana perimbangan, menjadikan alokasinya harus tepat sasaran. Di sisi lain pos belanja tidak langsung Bandarlampung sangat tinggi, hingga mencapai Rp1,01 triyun atau sebesar 58 persen dari total APBD.
“Jumlah yang besar ini dihabiskan hampir seluruhnya untuk belanja pegawai. Ke depan kami merekomendasikan agar ada moratorium pegawai sampai APBD membaik. Pemkot juga dituntut untuk melakukan seleksi belanja secara prioritas,” kata Nandang, Selasa (10/5).


Di bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan, agar ada penyesuaian anggaran pendidikan yang mencapai 15 sampai 20 persen dari APDB sesuai amanat UU Pendidikan. Pemkot juga harus memperbaiki kualitas guru dan penambahan sarana-prasarana.


Pemkot Bandarlampung juga harus melakukan hal yang sama di bidang kesehatan. Pemkot Bandarlampung harus mengalokasikan 15 persen dari APDB ke bidang tersebut. DPRD juga merekomendasikan penambahan jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter bedah serta para medis baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu untuk meningkatkan mutu pelayanan.


Untuk bidang pekerjaan umum, dewan menilai perlu ada penambahan kualitas jalan sehingga tahan lama dari kerusakan. Terlebih saat ini sudah terjadi penambahan jumlah kendaraan sehingga beban jalan bertambah. Hal ini juga disertai dengan pengawasan yang lebih ketat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Nandang juga menyampaikan harapannya agarekomendasi yang telah dirumuskan dapat diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa datang.

Sementara itu, Walikota Herman HN menyampaikan pemkot Bandarlampung menyadari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2015, belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan. Herman HN juga mengakui terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan di jalannya roda pemerintahan.


Terkait penyampaian rekomendasi, Herman mengatakan, LKPJ Wali Kota merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan kepada DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.


“Terimakasih atas rekomendasi. Ini akan kami jadikan sebagai masukan dan pertimbangan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” katanya. 
 
Top