Ilustrasi (ist)


PRINGSEWU24 - KPUD di lima daerah telah siap menggelar tahapan pilkada 2017 mendatang. Hal ini dikarenakan sudah ada kesepakatan terkait anggaran pilkada antara KPUD di lima daerah tersebut (Lampung Barat, Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji) dengan pemerintah masing-masing daerah.

Untuk itu, selanjutnya KPUD lima daerah tersebut sudah menjadwalkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan dilakukan pada pada minggu ini, sambil menunggu keputusan standar biaya dari KPU RI. 

Seperti KPUD Tuba, Ketua KPUD setempat Reka Punata mengatakan, paska disepakati anggaran pilkada Kabupaten Tuba sebesar Rp22,5 miliar, pihaknya akan segera meneken NPHD tersebut dengan Pemda setempat pekan ini. "Ya pemda Tuba telah menyepakati anggaran pilkada sebesar Rp22,5 miliar. Jadi, kemungkinan Kamis (12/5) atau Jumat (13/5) sepulang dari jakarta kita akan lakukan tanda tangan NPHD dengan pemda setempat," jelasnya, saat dihubungi (10/5).

Untuk itu, dirinya berharap tidak ada perubahan lagi terkait anggaran pilkada Kabupaten Tuba, agar pilkada dapat berjalan dengan baik. "Kita harap NPHD ini cepat ditandatangani sesuai batas PKPU. Dan tahapan pilkada berjalan sesuai tahapannya," pungkasnya. 

Diketahui, selain KPUD Tuba, KPUD Mesuji juga telah menyepakati anggaran pilkada sebesar Rp13,7 milliar. Ketua KPUD Mesuji Saiful Anwar mengatakan, untuk KPUD Kabupaten Mesuji telah siap untuk penandatanganan NPHD. "Awalnya kita ajukan anggaran Rp15,7 miliar. Dan telah disepakati NPHD-nya sebesar Rp13,7 miliar dan sekarang tinggal menunggu jadwal penandatanganannya," terangnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua KPUD Lampung Barat (Lambar) Imtizal. Sebelumnya KPU Lambar mengajukan anggaran sebesar Rp19 miliar dan disepakati NPHD sebesar Rp18,4 miliar. "Sebenarnya hari ini jadwal penandatanganan NPHD dengan bupati, tapi karena ada rakor di KPU, jadi kita undur dan menunggu hasil rakor ini," ujarnya belum lama ini.

Sama halnya dengan KPUD Pringsewu, pelaksanaan tahapan pilkada tinggal menunggu penandatanganan NPHD. "Awalnya kita mengajukan Rp16 miliar, kemudian Pemda menyepakati Rp15,5 miliar," kata Ketua KPU Pringsewu Handoyo.

Terakhir, untuk Kabupaten Tubabar, Ketua KPUD setempat Ismanto mengatakan pihaknya telah menyetujui anggaran untuk KPUD setempat sebesar Rp15 miliar, padahal KPUD setempat mengajukan anggaran sebesar Rp18 miliar. "Kita telah menyepakati dengan pemda setempat soal anggaran sebesar Rp15 miliar," tandasnya. (*)
 
Top