Pemerintah Kota Bandarlampung saat menggelar Musrenbang

PRINGSEWU24 - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung masih memprioritaskan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pada musyawarah rencana kerja (Musrenbang) dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Demikian diungkapkan Walikota Bandarlampung Herman HN saat membuka Musrembang dalam rangka RPJMD tahun 2016-2021 di Gedung Semergo, kantor pemkot setempat, Senin (23/5).

"Saya menghimbau agar para peserta musrembang  dapat memberi masukan agar rencana kerja pemkot sejak tahun 2016-2021 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan," ungkapnya.

Dengan kegiatan Musrenbang yang bertemakan mewujudkan Kota Bandarlampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kehormatan ini, Herman HN meminta agar satuan kerja (Satker) melakukan penajaman kinerja agar RPJMD terlaksana dengan baik.

"Masyarakat Kota Bandarlampung harus sehat, berpendidikan, budaya dan ekonomi kerakyatan harus ditingkatkan," kata Herman HN.

Dalam penyusunan RPJMD ini, lanjut Herman, program pemerintah kabupaten/kota harus selaras dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung guna kesejahteraan masyarakat Sang Bumi Ruwai Jurai.

"Kalau program kita lebih maju dari provinsi itu bagus, tetapi tidak boleh dibawah ataupun bertentangan dengan program provinsi. Karena, majunya Kota Bandarlampung berarti majunya Provinsi Lampung," ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini menjelaskan, akan memprioritaskan program lama pada masa bhakti 2016-2021 untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bandarlampung.

"Program pendidikan, kesehatan gratis, budaya, dan bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan. Serta perbaikan infrastruktur sehingan perekonomian di Kota Bandarlampung semakin meningkat," jelasnya.

Herman HN juga berharap agar Pemprov Lampung dapat memberikan uang bagi hasil daerah. Karena berdasarkan Undang-Undang (UU) pasal 28 tahun 2009 30 persen pendapatan pajak pemerintah provinsi Lampung untuk kabupaten/kota. "Kalau uang bagi hasil sudah dikasih ke pemerintah kabupaten/kota, maka bisa membangun lebih banyak dan lebih baik lagi," tandasnya. 

Sementara itu berbagai usulan disampaikan dalam Musrembang, salah satunya dari Ketua Komisi II DPRD Kota Bandarlampung Poltak Aritonang. Ia mengatakan, DPRD  mengusulkan tiga poin, yakni mengusulkan agar Pemkot segera menerapkan teknologi IT dalam pembayaran pajak, pembentukan Perda atau Perwali perlindungan lahan pertanian warga, dan Bandarlampung harus memiki icon pariwisata.

Poltak menjelaskan, seperti pembayaran pajak, pemkot segera melaksanakan pembayaran langsung melalui teknologi sistem komputer, sehingga tidak lagi ada kebocoran pajak. "Begitupun adanya perda perlindungan pertanian, karena selama ini banyak lahan pertanian yang tergerus karena pembangunan perumahan, sehingga harus dibuat Perda atau perwali," jelasnya.

Sedangkan untuk icon pariwisata, lanjut dia, selama ini Bandarlampung belum ada ciri khas atau icon pariwisata. "Harusnya ada satu ciri khas, seperti memikiki pusat perdagangan, atau pantai yang khas, sehingga bisa diingat wisatawan," katanya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung, Ibrahim mengatakan, Musrenbang RPJMD ini membahas rencana program dan kegiatan pembangunan Kota Bandarlampung hingga lima tahun yang akan mendatang. 

“Jadi pembentukan RPJMD ini dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah pasca terpilihnya kepala daerah yang baru. Jadi kita harus menyusun program dan rencana pembangunan dari tahun 2017 sampai 2021 mendatang,” ujarnya.

Setelah melalui tahapan rancangan dan musrenbang, sambung Ibrahim, RPJMD ini nantinya akan selesai dalam bentuk rancangan akhir. “Rancangan akhir ini yang nantinya akan dikonsultasikan ke SKPD lagi kemudian diajukan ke wali kota untuk persetujuan. Selanjutnya baru kita buat rancangan untuk peraturan daerah (perda) lalu dimasukkan ke DPRD Kota Bandar Lampung untuk pembahasan," pungkasnya.  
 
Top