Ilustrasi - ist

PRINGSEWU24 - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini telah diputuskan turun setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini kementrian agama (kemenag) dengan komisi VIII DPR RI baru-baru ini.
Penurunan ongkos haji tahun ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. 

"Kita senang turunya tarif ini, artinya hal ini tentunya dapat membantu masyarakat kita,"kata Asisten III Setdaprov Lampung Ellya Muchtar, Minggu (1/5).

Diketahui, besaran penurunan haji dibandingkan tahun kemarin sebesar USD 132 (Rp. 1.768.800), yaitu menjadi Rp 34.641.340 atau senilai USD 2.585, dengan asumsi nilai tukar USD 1 sama dengan Rp. 13.400.

Lebih lanjut, Ellya mengatakan, terkait pelaksanaan haji yang diperkirakan pelaksanaannya jatuh pada Agustus mendatang, pihaknya dalam waktu dekat ini juga akan mengadakan rapat persiapan pelaksanaan haji 2016.
 
"Dalam waktu dekat ini kami akan adakan rapat persiapan kepenitian pelaksanaan haji, kemungkinan bulan mei ini,"kata dia.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan dengan lersiapan yang matang dikarenakan Provinsi Lampung yang belum memilki embarkasi haji sendiri dengan kata lain harus transit ke Jakarta ."Pelaksanaanya kan agustus, jadi kita harus segera mempersiapkannya,"ujarnya.

Sementara itu, tahun ini Pemprov Lampung kembali memberikan keringanan kepada jama'ah Haji yang akan berangkat pada bulan Agustus mendatang. Untuk ibadah haji tahun 2016 ini, Pemprov Lampung menyediakan dana untuk Ongkos Transit Daerah (OTD) sebesar Rp2 juta kepada seluruh jama'ah haji yang ada.

Besaran ini turun dari OTD tahun 2015 senilai Rp. 2,7 juta per jamaah namun lebih tinggi dari OTD tahun 2014 yang ditetapkan senilai Rp. 1,39juta per jamaah.

Kepala Biro Bina Mental, Isron Fadtricar mengatakan dana ini disediakan untuk total jama'ah Haji Lampung sebanyak 5081 jamaah yang terdiri dari 5026 Jamaah Haji reguler dan sisanya jamaah haji khusus."Tahun ini kebijakan Pemprov memberikan bantuan Rp.2 juta per jama'ah," kata dia.

Isron mengatakan penghitungan besaran subsidi OTD itu sendiri telah dilakukan dan sudah dibicarakan melalui rapat dan tentunya juga sudah disetujui pihak-pihak terkait seperti eksekutif dan Legislatif.

"Memang ada perhitungannya, setelah ada ya dirapatkan dan disepakati bersama sesuai dengan peraturan daerah (Perda) nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan haji daerah," katanya.

Selain itu pemprov Lampung juga akan memberangkatkan 305 orang para ulama dan masyarakat yang tidak mampu umroh, dengan program umroh khusus pemprov Lampung. "Untuk bentuk kepedulian Pemprov juga kita lakukan untuk Umrah, tahun ini 305 orang yang berangkat," ujarnya.
 
Top