Cik Raden


PRINGSEWU24 - Para pengamat hukum yang ada di Provinsi Lampung menyatakan kasus yang terjadi pada Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Bandarlampung akan berbuntut panjang. Pasalnya mereka menilai ditahannya Cik Raden bukan akhir dari kasus rekayasa penggrebekan city spa. Terlebih, Cik Raden pernah mengungkapkan dasar melakukan razia dikarenakan surat perintah dari pimpinannya.

Akademisi Universitas Lampung Wahyu Sasongko menilai, pihak jaksa harus jeli apakah Cik Raden benar menjalankan perintah, jika benar otomatis pemberi perintah bisa dikenai sanksi juga. “Toh PTUN sendiri telah membatalkan tidak sah penggerebekan tersebut. ini pengambilan azas perintahnya juga dipertanyakan,” tegasnya.

Dirinya juga menilai, secara aspek adminitrasi di dalam UU 28 dan 29, kasus Cik Raden terdapat pidana yang bukan hanya berhenti kepada kepala Banpol PP itu sendiri, dan jika terbukti surat perintah merupakan kebijakan yang salah, maka ada tindak pidana terhadap pemberi kebijakan.

“Dalam artian pengambil kebijakan secara formil dibubuhkan dengan tanda tangan, kalau rekayasa, maka orang lainnya terkait. Kejaksaaan juga bisa membuka yang lain dan tidak berhenti di Cik Raden. Birokrasi pemerintah kan nggak bisa langsung orang perintah, pasti berasal dari perintah sang pengambil kebijakan,” terangnya.

Sementara, Iwan Satriawan, pengamat hukum tata negara Unila juga mengatakan, kasus Cik Raden seperti kasus militer yang nampaknya akan dipertanggungjawabkan oleh Cik Raden itu sendiri. “Ini Cik Raden bisa saja mengaku yang paling bertanggungjawab, karena Cik Raden bisa mendapatkan kewenangan penuh. Nah, Kejaksaan bisa meneruskan sesuai dengan apa yang diterangkan Cik Raden di pengadilan,” tandasnya. 
 
Top