(ist)


PRINGSEWU24 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu telah menyepakati untuk anggaran pengawasan pilkada 2017 mendatang sebesar Rp5,5 miliar.

Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dengan pemerintah daerah setempat.

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Ali Sidik mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat untuk melakukan pembahasan terkait anggaran pengawasan pilkada 2017 mendatang.

"Ya hari Rabu, 4 Mei lalu telah dilakukan pembahasan langsung dengan Asisten I dan TAPD. Dan disepakati anggaran pengawasan pilkada sebesar Rp5,5 miliar," ujarnya, kemarin (8/5).

Dijelaskannya, sebelumnya Bawaslu Provinsi Lampung telah mengajukan anggaran pengawasan pilkada sebesar Rp6,8 miliar. Kemudian pemkab Pringsewu siap menganggarkan pada APBD Murni Tahun 2016 sebesara Rp2 miliar. "Penganggaran ini sudah berpedoman pada permendagri nomor 51 Tahun 2015 terkait anngaran pengawasn pilkada," jelasnya. 

Kemudian terkait untuk teknis penyalurannya secara lebih rinci akan tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang paling lambat harus ditandatangani sebelum 22 Mei 2016, berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah dikeluarkan.

"Untuk penandatangan ini nanti akan dilakukan langsung oleh tim panwaskab, jika sudah terbentuk. Bawaslu sendiri berusaha untuk memastikan jika pemkab telah menyepakati anggaran pengawas pilkada," terangnya.

Ia mengatakan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembiayan honorer pegawai, operasional kantor, dan kegiatan penguatan kapasitas panwaskab. "Untuk lebih rincinya terkait berapa presentase pembagiannya akan tertuang pada NPHD," jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, dari sisi pengawasan pilkada, lima kabupaten yang akan menggelar pilkada telah siap mrlakukan tahapan pilkada. "Dengan adanya kesepakatan anggaran pengawasan Pringsewu ini, lima kabupaten telah siap dan tinggal menunggu NPHD saja," pungkasnya. 
 
Top