Ilustrasi (ist)





PRINGSEWU24 – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bawaslu Lampung untuk lima daerah penyelenggara pilkada tertunda. Hal ini ditengarai Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) di lima daerah tersebut yang belum terbentuk.

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Lampung Ali Sidiq mengatakan sebelumnya penandatangan NPHD untuk Kabupaten Pringsewu telah dijadwalkan pada Senin lalu (16/5).

“Tapi tidak jadi ditandatangani karena Panwasnya kan belum terbentuk, jadi kami hanya hadiri acara seremoninya saja,” katanya.

Ali juga mengatakan jika nominal dan mekanisme penyalurannya telah disepakati, yakni sebesar Rp5,5 M dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2016.

Panwaslu secara resmi baru dilantik dan dibentuk hari ini (18/5) dan kemudian akan melaksanakan pembekalan hingga Sabtu (21/5). Karenanya pendatangan berkas NPHD Pringsewu akan dilaksanakan disela pembekalan tersebut.

“Nanti panitia dari kabupatennya yang akan kesini keesokkan harinya. Tapi tidak perlu seremoni lagi, jadi tinggal tandatangan saja,” lanjutnya.

Demikian pula dengan NPHD Mesuji, yang telah dijadwalkan pada 21 Mei. Disepakati besarannnya Rp4,99 M dengan mekanisme penyaluran dari anggaran 2016.

Sementara Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat masih belum ditentukan jadwal penandatangan. Sebab belum ada kesepakatan penyaluran.

“Ya ketiganya masih memberikan usulan, supaya mekanisme penyaluran anggaran berasal dari tahun 2016 dan 2017,” ungkapnya.

Padahal menurut arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta analisis terkait kesiapan Panwas, akan lebih aman dan mudah diawasi jika penyaluran dana berasal dari anggaran satu tahun.

Namun untuk besarannya, ketiga kabupaten tersebut telah mencapai kesepakatan. Diantaranya Lampung Barat Rp7,4 M, Tulangbawang (Rp7,6 M) dan Tulangbawang Barat (Rp7,6 M). 
 
Top