Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Pemprov Lampung, Lukmansyah (ist)

PRINGSEWU24 - Biro Perlengkapan dan Aset Daerah (BPAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai melakukan pengukuran tapal batas lahan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim sebagai persiapan pemagaran aset Pemprov yang digunakan sebagai fasilitas olahraga tersebut, Selasa (14/6).

Kepala BPAD Pemprov Lampung, Lukmansyah didampingi Kabag Pemenfaatan aset, Saprul Al Hadi mengatakan pihaknya melakukan cross check ke lapangan untuk memastikan batasan lahan PKOR yang nantinya akan dipagar. “Jadi kemarin kita cek mana saja tapal batasnya. Dari hasil cek lapangan dibandingkan dengan sertifikat ternyata ada bangunan milik masyarakat berupa rumah dan warung dipinggi jalan bypass Soekarno Hatta,” kata Lukmansyah kemarin.

Lukmansyah mengatakan, berdasarkan hasil cek lapangan yang dilakukan terdapat total 6 patok perbatasan wilayah aset milik pemprov seluas 20 hektare tersebut. Rencananya pembongkaran akan berlangsung pada bulan Agustus bersamaan dengan proses pemagaran.

“Kita cek bersama BPN Kota Bandar lampung. Ternyata ada bangunan milik masyarakat mulai dari panglong kayu dan warung yang berdiri diatas tanah HPL pemprov tersebut. Paling lambat Agustus sudah bongkar, habis nongkar langsung bangun pagar,” ujarnya.

Namun pemprov memastikan sebelum melakukan pemagaran pihaknya akan melakukan langkah persuasive dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. “Ya ini (pemagaran) kan memang keinginan pak Gubernur untuk menjaga dan memperindah kompleks PKOR. Mau gak mau dibongkar, tapi kita sosialisasi dulu. Alhamdulillah tadi pas ngobrol dengan masyarakat, mereka sadar dan mengatakan gak masalah kalau mau dibongkar,”pungkasnya.

Aset Way Dadi
Sementara itu,disinggung terkait progres pembebasan lahan aset Way dadi di Sukarame Bandar Lampung milik pemprov Lampung. Kabag pemanfaatan Aset, Saprul Al Hadi mengatakan lahan seluas 89 hektare saat ini dalam proses mapping di Kanwil BPN provinsi Lampung, “Soal Way Dadi jalan terus, saat ini masih mapping di BPN Provinsi Lampung. Kita terus lakukan pemantauan prosesnya,” kata Saprul.

Menurutnya, sejak diterimanya data oleh BPN provinsi dari Pemkot Bandar Lampung pada awal Juni lalu, BPAD Provinsi Lampung menargetkan pendataan Fasilitas khusus (fasus) dan Fasilitas Umum (Fasum) selesai dalam waktu tiga bulan. “Mapping fasus dan fasum mereka minta jangka waktu 3 bulan. Sejak diterima bulan juni, jadi perkiraan selesai dibulan Agustus,” imbuhnya.(MB)


 
Top