Khamami (ist)

PRINGSEWU24 - Beredarnya pesan singkat yang menyebutkan bahwa dua orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesuji menerima gratifikasi sebesar Rp30 juta dari salah satu calon petahana, dibantah tegas oleh Khamami.

Pasalnya, isi pesan tersebut menyebutkan jika dua orang anggota KPU tersebut Jupri dan Imani menerima anggaran dari Khamami melalui organisasi Anshor untuk kegiatan PKD dan Diklatsar Banser yang sebanyak Rp25 juta.

Menurut Bupati Mesuji Khamami dana yang diberikan itu berasal dari APBD untuk kegiatan organisasi itu sendiri, bukan kepada pribadi masing-masing.

"Asal tahu saja, ini bukan kepada Ansor saja, karena ini sudah tertuang di dalam Perda nomor 1 tahun 2016 tentang APBD yang artinya sudah disetujui oleh DPRD," ujarnya, via telephon.

Dirinya melanjutkan, pesan singkat yang beredar itu hanya ditujukan kepada KPU saja, padahal yang mendapat bantuan juga ada dari panwas, polres dan TNI. "APBD yang sesuai perda itu totalnya Rp21,5 miliar," imbuhnya.

Disinggung soal langkah yang akan diambil nantinya, durinya mengaku hanya memaklumi pesan singkat tersebut. "Yang SMS saja tidak jelqs siapa namanya dan dari mana asalnya, kita maklumi saja mungkin karena SDMnya memprihatinkan," ungkapnya.

Terpisah, Ketua tim pemenqngan Khamami-Sapli Budi Yuhanda mengatakan bahwa hal tersebut masih berupa dugaan. Dirinya juga belum percaya sepenuhnya dengan isi pesan singkat tersebut, karena belum ada bukti.

"Ini kan masih dugaan. Panwas juga sepatutnya bekerja sebaik mungkin, artinya Panwas mengawasi langsung. Kalau anggaran minta tambah ya kita tambah di perubahan," tegasnya.

Sebelumnya beredar pesan singkat jika dua orang Anggota KPU Mesuji menerima gratifikasi sebesar Rp30 juta dari petahana, bakal calon Bupati Mesuji.

Begini isi pesan singkatnya : Kedua anggota KPU tersebut adalah Jupri S. Pd dan Imani,  S. Pdi melalui organisasi Anshor Jupri Sebagai Ketua dan Imani Sebagai sektetaris menerima dana Bansos Rp25 juta untuk kegiatan PKD dan Diklatsar Banser. Hal ini sangat mencurigakan sekelas OKP saja bisa dianggarkan. Padahal bukan cuma Anshor saja organisasi yg ada di Mesuji, yang membuat tanda tanya besar adalah pada saat pembukaan PKD dan Diklatsar Anshor Bupati Mesuji membuka acara setelah itu melalui salah satu Ajudan Bupati Mesuji yg namanya enggan disebut memberikan uang sebesar Rp5Juta kepada Imani Sebagai Sekretaris Anshor Mesuji. 

Hal ini benar-benar sangat mecurigakan terlebih menjelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah kabupaten mesuji bulan Februari 2017 mendatang. Oleh sebab itu, kami mendesak kepada pihak yg berwenang dalam hal ini bawaslu untuk menindak lanjuti temuan tersebut hal ini jelas terindikasi Gratifikasi dan kami menegaskan kepada panwaslu dan bawaslu untuk menegakkan peraturan perundang-undangan bahwa Anggota KPU Panwaslu harus harus independent atau tidak memihak salah satu calon bupati sehingga demokrasi di negeri ini bisa kita tegakkan dan KPU sebagai penyelenggara  pemilu mampu menjadi penyelenggara yang berwibawa dan berintegritas tinggi. 
 
Top