PRINGSEWU24 - Komisi V DPRD Lampung kembali gelar hearing dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di ruang Komisi V.

Kepala Badan P3A Lampung Dewi Budi Utami mengatakan, pihaknya akan mengajak anak-anak Lampung mengikuti forum anak nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan beberapa surat keputusan sedang berada di tangan Gubernur Lampung untuk ikut forum tersebut dengan anggaran Rp460 juta.

Acara tersebut berada di bawah naungan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dijelaskan Dewi, saat ini pihaknya sudah melakukan penanganan kekerasan anak dan perempuan sebanyak 93 kasus. Pada tahun lalu, yang ditangani hanya 90 kasus. "Ini baru sampai awal Juni ada 93 kasus ditangani. Diperkirakan masih terus bertambah dan belum dilaporkan kepada kami," katanya.

Dari kasus-kasus tersebut anggaran yang sudah keluar baru mencapai Rp39 juta. "Yang di spj-kan baru 32 kasus dengan nilai Rp39 juta, sisanya belum di SPJ-kan," rincinya.

Pihaknya juga telah menginisiasi tiga kabupaten/kota, Mesuji, Metro, dan Lampung Timur untuk membentuk desa ramah anak. "Kita bekerjasama melakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Maka kita berusaha menciptakan desa ramah anak. Insyallah ketika semua lakukan ini, Lampung akan ramah anak. Kita akan terus inisiasi kabupaten/kota sebagai tugas bersama dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak," tandasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni 
mengatakan, pihaknya ingin melihat program prioritas, apakah program intansi tersebut sudah menyentuh masyarakat atau belum. "Jadi mana program yang bermanfaat dan yang mana tidak. Selain itu, kita ingin melihat berapa anggaran yang sudah digunakan dari anggaran yang disediakan. Untuk itu, kami ingin meminta data berkesinambungan," ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Khaidir Bujung mengamati perihal kekerasan perempuan dan anak selama ini. Maka dari itu, ia menanyakan prihal penanganan Badan P3A Provinsu Lampung hingga ke level terbawah agar tidak terjadi lagi di Provinsi Lampung terkait kekerasan anak.

"Jadi bagaimana mengatasi persoalan terhadap kekerasan anak. Jangan jamborenya, kan jambore rutin hanya syiar dan dakwahnya. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan dengan sumber daya yang ada. Makanya kenapa kita pertanyakan soal angka? Karena kita ingin lihat ada pemborosan tidak dalam penggunaan anggarannya," jelas dia.

Untuk itu ia mengingatkan, ketika anggaran yang dimiliki besar, pihak terkait mampu meminimalisir kekerasan terhadap anak dan perempuan. "Maka dari itu, ini parameternya ngambilnya di mana? Begitu juga dengan penentuan daerah miskin yang harus di entaskan. Jadi kejahatan yang mengincar anak di Provinsi Lampung ini bisa diatasi," tuturnya.

Program penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan harus jadi program unggulan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BPPA) Provinsi Lampung.

"Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan saat ini sangat luar biasa. Maka program unggulan BPPA Lampung seharusnya penanganan soal kekerasan ini bukan soal jambore anaknya," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Khaidir Bujung saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi V, Rabu (8/6/2016).

Menurut Khaidir, BPPA Lampung harus proaktif untuk mensosialisasikan berbagai upaya untuk mencegah kekerasan dan tindak seksual terhadap anak dan perempuan itu.

"Lalu kemudian kenapa kami tanyakan soal anggaran yang digunakan setiap program, untuk melihat apakah ada pemborosan atau tidak, karena kegiatan ini kan menggunakan uang rakyat," ujarnya. 
 
Top