Oleh: Iwan Nurdin
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria


Di UUPA pasal 12 dan 13 diuraikan bahwa pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha haruslah diprioritaskan untuk usaha bersama, gotong royong, mencegah monopoli tanah dan penghisapan manusia atas manusia. Lapangan usaha semacam ini, dalam penjelasan dimaksudkan untuk membentuk kapital progresif domestik.

KPA selenggarakan diskusi hal tersebut bersama Prof Dawam dan tokoh Bank Petani Masril Koto pada 30 Mei 2016 untuk menerjemahkan hal tersebut kedalam rancangan RUU Pertanahan sebagai implementasi dari UUPA 1960.

Menurut saya, selama ini HGU dimaknai sebagai kelanjutan dari erpacht era kolonial. Sebab perusahaan perkebunan memakai HGU sebagai alas hak nya. Padahal jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya HGU diprioritaskan untuk koperasi petani. Atau bentuk badan usaha bersama pertanian lainnya yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. 

Disanalah perbedaan mendasarnya. Tujuannya menciptakan formasi modal nasional yang dimiliki petani. Keuntungan dinikmati rakyat dan direinvetasi di tengah tengah rakyat.

Ini sebenarnya membuka kerangka sebuah reforma agraria dengan wujud subjek  berupa badan usaha koperasi, organisasi petani, buruh kebun dalam sebuah bentuk usaha bersama. Ini juga sebuah visi besar dimana negara mengidealkan bahwa usaha perkebunan modern dimiliki oleh rakyat.

Jika mengacu pada pemahaman tersebut, kebijakan pendidikan, perbankan, pertanian dan pemberian hak haruslah bersinergi dalam rangka memberikan HGU kepada koperasi atau badan usaha milik rakyat lainnya.

Namun kita tahu, HGU terjadi penyewengan. HGU tak ada bedanya dengam erpacht Belanda. Karena itu RUU Pertanahan harus menjawab masalah ini.

Bagaimana RUU Pertanahan bisa menjawab masalah ini? Pertama, kedepan HGU hanya diprioritaskan sesuai dengan semangat UUPA sehingga pemberiannya hanya untuk koperasi yang dimiliki petani, buruh tani, mahasiswa dan masyarakat adat. Kedua, HGU yang habis jangka waktunya juga harus setahap demi setahap dilakukan divestasi kepada masyarakat sekitar dengan bantuan negara. Divestasi ini mudah dilakukan sebab ketika HGU habis jangka waktunya ia menjadi tanah negara.
 
Top