Zulfikar, Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung (ist)


PRINGSEWU24 - Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Lampung segera mencabut atau membatalkan 103 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah, menghambat birokrasi dan investasi di sai bumi ruwa jurai baik ditingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi.

Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Zulfikar mengatakan surat permohonan penghapusan atau pembatalan tersebut sudah sampai ke meja Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo. 

“Sudah dinaikan ke meja Gubernur hari jumat kemarin. jadi jumlah totalnya 103 perda. 85 perda kita batalkan sendiri dalam kapasitas Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat dan 18 perda kita ajukan ke pusat untuk dibatalkan,” kata Zulfikar, senin (6/6).

Zulfikar menjelaskan makna pembatalan itu ada dua versi yaitu bisa dicabut atau bisa jadi direvisi. “Kalau keputusannya dicabut, ada parameternya. Misalkan karena ada pembatalan mahkamah konstitusi (MK), nah itu mau gak mau, UU yang dibatalkan MK harus dicabut,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan pembatalan untuk 85 perda kabupaten kota yang bermasalah dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat, sementara mendagri untuk pembatalan 18 perda milik provinsi. Mengenai apakah Perda itu direvisi atau dibatalkan, pada tiap SK perda tersebut telah dibeberkan penjelasan per substansinya.

“Jadi nanti gimana persetujuan pak Gubernur. Presiden Jokowi juga akan melaunching acara tentang pembatalan perda ini. Pada tanggal 1 juli di Istana Negara mengundang gubernur se-Indonesia. Nah Lampung, tahap I ini mengajukan 103 perda. Jadi memang pembatalan dilakukan secara bertahap, bulan april kemarin juga ada yang sudah dibatalkan,” pungkasnya.

Sementara itu Kabag perundang-undangan, Ita mengatakan parameter pembatalan perda jika UU atau sebagian pasal dari UU oleh MK dibatalkan. Maka otomatis implikasinya kebawah paying perda terhadap UU itu harus dibatalkan. 

“Seperti kemarin perda sumber daya air, walaupun dalam tahap perencanaan sudah kita tarik dari DPRD. Alhamdulillah kuorum anggota dewannya. Lalu UU tentang koperasi, maka perda kita mengenai koperasi yang ditetapkan baru baru ini. Seharusnya dicabut oleh kita sendiri, tapi kita menjaga hubungan dengan kabupaten kota jadi kita ajukan menteri mencabut ataupun merevisi sebagian pasal dari perda itu,” kata Ita.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyatakan telah mencabut dan membatalkan 815 Perda bermasalah. Adapun rincian 815 perda tersebut yakni 140 Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur serta 675 Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada bulan April yang lalu.

"Kami melaksanakan arahan Bapak Presiden RI terkait pencabutan atau pembatalan Peraturan Daerah yang bermasalah, menghambat birokrasi dan investasi di daerah ini," kata Tjahjo.

Selain perda, Kemendagri juga telah mencabut dan membatalkan 105 Peraturan Mendagri maupun Keputusan Mendagri bermasalah maupun yang menghambat. Penghapusan menurut Tjahjo, selaras dengan dicabutnya Perda-perda bermasalah, dan akan dilakukan secara bertahap sampai tercapainya target 3.000 Perda bermasalah. 

"Target Kemendagri pada awal Juni 2016 selesai dicabut dan dibatalkan," kata Tjahjo.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar Perda-perda bermasalah yang jumlahnya hampir 3000 lebih segera dicabut. Menurutnya juga, pencabutan tak perlu lagi pengkajian yang terlalu lama, apalagi jika diketahui Perda tersebut menghambat investasi.
 
Top