Siti Rahma

PRINGSEWU24 - Diusulkan ke DPP PKS, bukan berarti Siti Rahma merasa lega. Diam-diam dirinya terus melakukan lobi-lobi politik dengan Partai berbasis islam tersebut. Kali ini, dirinya menyambangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Lampung.

Siti Rahma saat diwawancarai tidak terlalu banyak berkomentar. Menurutnya, pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut hanya sekedar silaturahmi saja.

"Kedatangan kita sekedar silahturahmi dan berdiskusi mengenai pembangunan Pringsewu," katanya saat ditemui usai keluar dari ruang fraksi PKS, Kamis, (16/6).

Ia juga tidak membantah bahwa kedatanganya tersebut juga sebagai strateginya untuk mendapatkan rekomendasi dari partai berbasis islam tersebut. Namun, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada dewan pimpinan pusat (DPP) PKS.

"PKS jugakan sudah mengajukan satu nama lain selain saya yakni Pak Sujadi Saddat. Untuk itu, kita lihat saja nanti," yakinnya.

Dirinya juga menepis kabar soal lobi-lobi yang ia lakukan sampai Pusat. Sebab menurutnya, kapasitas ia sebagai bakal calon untuk hal lobi-lobian sudah cukup sampai di tingkat daerah saja. "Tidak, kita tidak (lobi) sampai pusat. Hanya di daerah saja," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan bahwa Kedatangan Siti Rahma diakuinya dalam rangka silaturahmi sekaligus mempertanyakan kebenaran apakah dirinya betul direkomendasikan ke DPP seperti yang diberitakan media.

“Ya kedatangan beliau untuk silaturahmi sekaligus mempertanyakan kebenaran apakah dirinya betul direkomendasikan ke DPP bersama Pak Sujadi sebagai incumbent. Dan saya katakan betul, dan beliau menjawab alhamdulillah,” kata Ade Utami Ibnu pada awak media.

Dijelaskan Ade, Siti Rahma dan Sujadi sudah diusulkan ke DPP, semua mekanisme sudah diikuti dan dilalui sehingga saat ini tinggal menunggu saja hasilnya.

“Beliau juga sempat tanya kapan kira-kira rekomendasi akan dikeluarkan. Saya katakan, kalau mau kami sebelum lebaran sudah dikeluarkan rekomendasinya. Tapi kami tidak tahu pastinya, karena soal itu sudah kewenangan DPP." 
 
Top