BANDARLAMPUNG, - Wacana pemerintah Bandarlampung untuk merelokasi lahan SDN 2 Palapa yang diindikasi akan dikerjasamakan dengan pihak swasta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat penolakan, baik dari wali murid dan alumni. Kali ini penolakan ini datang dari Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung mengaku kecewa dan menolak wacana pemerintah Bandarlampung.

“Kita tidak sepakat dengan wacana pemkot Bandar lampung, karena keputusan itu terlalu terburu-buru dan terkesan sepihak. Kita sangat menolak keras kalau lahan itu nantinya dijadikan ruko atau supermarket, bahaya jika seperti itu,” kata Ketua FMGI Lampung, Hadi, Senin, (17/4).

Jika pemkot Bandarlampung bersikeras untuk merelokasi lahan itu, dikhawatirkan akan merusak psikologis guru dan murid dalam hal ngajar mengajar.

“Intinya kita tidak setuju relokasi itu tanpa melibatkan dewan pendidikan, DPRD dan sebagainya,” ujarnya. 
Ia mengaku prihatin atas sikap DPRD yang menganggap permasalahan ini biasa saja. Padahal permasalahan ini prinsip banget, bahaya jika sebuah sekolahan seenaknya saja dipindah dan dikhawatirkan permasalahan seperti ini akan terjadi dikemudian hari.

“Sulit sekali merintis dari bawah pasti melahirkan masalah baru, seperti apakah sarana prasarana sekolah pengganti itu bakal mendukung sistim ngajar mengajarm bukan main mindah-mindah aja,” ucapnya.

Bandarlampung saat ini sudah bukan menjadi rujukan dalam mengeyam pendidikan bagi masyarakat Lampung untuk menyekolahkan buah hatinya. Karena sistim pendidikan di Kota Tapis Berseri sudah mengalami penurunan secara dratis.

“Tata kelola tidak berbasis data, tanpa melibatkan pihak lain, seperti dewan pendidikan dan sebagainya,” ungkapnya. 

Semestinya pemerintah Bandarlampung dapat belajar dari program bina lingkungan (billing) kemarin, dimana para siswa dimasukan tanpa seleksi dan sebagainya yang diduga mengakibatkan penurunan mutu pendidikan.

“Nah ini kalau maen ditumpuk-tumpuk tanpa berfikir panjang, dikhawatirkan mutu pendidikan di Bandarlampung semakin menurun,” ucapnya.

Selain itu, pembangunan sekolah baru itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk, murid, guru dan masyarakat sekitar dalam beradaptasi guna menciptakan kenyamanan dalam sistim ngajar mengajar.

“Mungkin pemikiran pemkot Bandarlampung itu hanya di kumpulin, masuk gedung baru lalu selesai, tapi pada kenyataannya tidak semudah itu,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyindir adanya dugaan perbedaan pendapat antar sesama pejabat di lingkungan pemkot Bandarlampung terkait wacama relokasi lahan SDN 2 Palapa itu.

“Tidak ada kepastian dan komitmen antar pejabat pemkot Bandarlampung, pejabat satu ngomong kalau lahan ini nantinya ingin supermarket dan sebagainya, dan pejabat satu lagi ingin yang beda,” ucapnya. 

Ia berharap, pemkot Bandarlampung dapat membatalkan wacana untuk merelokasi lahan SDN 2 Palapa itu.

“Pokoknya dibatalkan, tidak ada toleransi dari kita, harus dibatalkan untuk pertimbangan kepastian jaminan pendidikan, seperti psikologis anak murid dan tenaga pengajar,” pungkasnya.(#) 
 
Top