Aksi peringatan Hari Buruh Internasional oleh Massa Aksi PPRL di Bunderan Gajah. - (Foto ist)
BANDAR LAMPUNG - Ratusan massa Pusat Perjuangan Rakyat Lampung – PPRL (FSBKU-KSN, EW-LMND LAMPUNG, SMI, FMN, FBTPI, LBH Bandar Lampung, KPOP, FPBI, SP SEBAY, SPRI, BEM Univ. Unila) menggelar long March Aksi Massa yang dipusatkan di Tugu Adipura dalam rangka memperingati hari buruh internasional atau May Day serta memperkuat persatuan gerakan rakyat, melawan ekonomi-politik kapitalis, serta mewujudkan kedaulatan rakyat.
Mereka menuntut kepada Pemerintah untuk mencabut PP No.78 Tahun 2015 tentang pendidikan, menolak sistem keerja kontrak, outsourching dan union by, Dan memberikan upah layak nasional dan perlindungan sosial bagi rakyat berupa pendidikan, kesehatan, perumahan, kepastian kerja, dan jaminan atas tanah.
“Kami juga menolak revisi UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengebiri hak-hak pekerja. Serta kami menuntut untuk menambah represifitas dan kebrutalan aparat terhadap gerakan rakyat,” jelas Kordinator Umum aksi Yohanes Joko.
Selanjutnya, kata Joko, pihaknya juga menyuarakan untuk melawan kapitalisasi Pendidikan, memberhentikan penyempitan ruang dan, serta menangkap, mengadili dan sita harta koruptor.
“Sebab, di tengah hiruk pikuk kondisi Indonesia, seperti apa yang massif dipertontonkan oleh publik dewasa ini ternyata tidak satupun yang menyentuh persoalan rakyat secara mendasar malah memutasi pokok persoalannya seperti massifnya liberalisasi di sektor ekonomi hari ini,” ujar dia.
Penerapan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan outsorching di sektor tenaga kerja, di sektor pendidikannya dengan UU Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 yang juga sarat dengan liberalisasi, sampai dengan ratusan petani kendeng yang datang ke Jakarta dan  menyemen kaki untuk menolak berdiri nya pabrik semen di kampung halaman mereka, itu semua luput dari publik.
Sebab menurutnya, sampai saat ini rezim telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi, yang mana hal tersebut jika dimaknai hanyaah diarahkan pada kepentingan koorporasi dan itu semua merupakan kebijakan yang anti rakyat.
“Kenyataan itulah yang telah menyadarkan rakyat sehingga rakyat telah bangkit dan melawan kekuasaan borjuasi yang selalu menindas,” tandasnya. (#)


 
Top