Ilustrasi (ist) 

Bandarlampung - Pengerjaan beberapa proyek bangunan fisik Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Mesuji tahun 2017 mangkarak. Terhambatnya proyek pembangunan itu ternyata di sebabkan oleh rumitnya pencairan uang muka oleh para rekanan. 

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mesuji, Parsuki, mengatakan, pihaknya berencana dalam waktu dekat ini akan turun langsung ke lapangan mengecek beberapa proyek pembangunan yang bermasalah. 

"Kami komisi C, sudah merencanakan untuk turun ke beberapa lokasi pelaksanaan kegiatan proyek fisik yang dikabarkan bermasalah serta mengkrak dan terkendala," terang Parsuki saat dikonfirmasi oleh media, beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Golkar menyatakan tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari tugas DPRD untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fisik Dinas PU-PR. "Kami selaku DPRD harus turun dan melihat langsung apakah ada kendala dilapangkan terkait pembangunan di kabupaten Mesuji yang kabarnya carut marut dalam proses pengerjaannya​,"tegas Parsuki.

Menanggapi masalah ini, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU-PR Kabupaten Mesuji, Rahmad Daniel, mengaku sangat mengapresiasi langkah Komisi C DPRD Mesuji itu. Daniel mengaku justru sangat mendukung sikap Komisi C DPRD Kabupaten Mesuji itu agar para wakil rakyat itu mengetahui berbagai kendala yang di alami rekanan.

Bahkan, Daniel berharap Komisi C DPRD Kabupaten Mesuji juga memanggil pihaknya untuk menguraikan berbagai kondisi proyek pembangunan di Mesuji.

"Bagus, sangat saya apresiasi rencana Komisi C DPRD turun ke lokasi. Dan saya malah berharap komisi C juga memanggil kami untuk menguraikan dan menerangkan kendala dan permasalahan yang menghalangi proses pelaksanaan pembangunan kegiatan fisik itu," tandasnya.

Disinggung terkait kendala di lapangan yang sempat menjadi polemik di beberapa kalangan, Daniel mengatakan, mayoritas rekanan mengeluhkan masalah uang muka proyek yang mengalami kesulitan saat pencairan. 

"Yang kami ketahui, mengenai penghalang berlangsungnya kegiatan fisik, ialah lambat atau tak selarasnya prosesi administrasi pencairan uang muka dengan proses pengerjaan proyek. Banyak rekanan mengeluhkan hal itu kepada kami saat ini, " tandasnya 

Namun, Daniel mengaku tidak mengetahui secara jelas letak kesulitan pencairan uang muka oleh rekanan itu. Menurutnya,  permasalahan uang muka itu sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya saat posisi kepala bidang bina marga masih dijabat orang lain.

Menurutnya, sulitnya pencairan uang muka ini memang menjadi keluhan rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Mesuji."Proses administrasi di Kabupaten Mesuji ini yang tergolong pelik.Untuk pencairan uang muka saja kami (rekanan) harus ribut-ribut dulu dengan pihak bina maraga PU -PR kabupaten Mesuji. Padahal itukan hak kami," cetus salah satu rekanan yang enggan namanya di tulis.

Proses yang berbelat belit itulah, lanjutnya, yang menjadikan rekanan terkadang kesal dan menghambat proses pengerjaan proyek."Administrainya njlimet mas, contoh saja berkas sudah ditanda tangani pihak PPk dan Kabid, tapi masih harus dengan nota dinas, maaf kami bukan kontraktor yang gak bermodal, maksud saya kami selaku rekanan hendaknya bersinergi dengan pihak dinas, tujuannya kan sama membangun Mesuji," pungkasnya. (#)


 
Top