Bandarlampung,-Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara mengejutkan mendukung Calon Gubernur (Cagub) Lampung Arinal Djunaidi, kini giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikabarkan mulai melirik Cagub yang di isukan didukung penuh oleh PT. Sugar Group Companies itu.

Arinal Djunaidi informasinya masuk dalam bursa Cagub terkuat di Partai berlembang moncong putih itu. "Ada kemungkinan ke Pak Arinal," ujar sumber yang enggan namanya disebutkan.

Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Nurdin langsung menghindar ketika di konfirmasi terkait masalah ini."Langsung ke Ketua aja Pak Sudin kalau soal itu," ujar Watoni langsung mengakhir percakapan, Senin (9/10).

Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin, saat di hubungi nomor ponselnya justru sedang dialihkan, bahkan dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak di ada respon sama sekali.

Jika PDI Perjuangan benar ke Arinal Djunaidi maka akan terbentuk 'koalisi gemuk' pengusung Arinal. Sebab, selain Partai Golkar, PAN dan PKB juga sudah resmi mendukung Arinal. Kejutan politik itu juga akan seiring sejalan dengan semakin menguatnya dugaan adanya peran SGC dibelakang Arinal.

Seperti diberitakan sebelumnya, sosialisasi Bakal Calon Gubernur (Balongub) Lampung Arinal Djunaidi terbilang memang 'jor-joran'. Acara jalan sehat, wayangan, pengajian akbar dengan ustad kondang, hingga hiburan dengan artis dangdut terus di gelar dengan bertabur hadiah.

Sejalan dengan itu muncul isu Arinal Djunaidi dibiayai oleh PT Sugar Group Companies (SGC) untuk maju di Pilgub Lampung 2018 mendatang. Bahkan, petinggi perusahaan gula yang disebut-sebut terbesar di Asia itu juga diduga berperan dalam menggalang partai politik (Parpol) pendukung Arinal Djunaidi.

Namun pihak SGC maupun Arinal Djunaidi sendiri sama-sama 'bungkam' ketika dikonfirmasi masalah itu. Pihak SGC yang dikonfirmasi melalui Administrasi Manager PT SGC Heru Sapto, tidak menjawab saat berulang kali dihubungi meski ponselnya dalam keadaan aktif, begitu juga saat dikonfirmasi melalui pesan singkat juga tidak di balas.

Begitu juga Arinal Djunaidi berulang kali dihubungi selalu tidak menjawab meski ponselnya dalam keadaan aktif. Pun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat tidak di jawab.

Namun, para akademisi Universitas Lampung menilai jika benar ada keterlibatan korporasi (perusahaan) dalam membiayai Cagub maka akan sangat berbahaya. Sebab kepala daerah yang disponsori korporasi jika terpilih akan menjadi boneka korporasi tersebut.

Pengamat Politik Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan, mengatakan, kepala daerah yang di biayai oleh korporasi akan memproduksi kebijakan yang melindungi korporasi dan mensengsarakan rakyat daerah. Kepala daerah tersebut akan melegalkan eksploitasi korporasi terhadap daerah dan rakyat.

"Untuk itu, calon-calon yang di duga kuat di sponsori oleh korporasi, sebaiknya jangan dipilih, rakyat harus dikabarkan tentang calon tersebut," jelasnya, Minggu (8/10).

Akademisi Fakuktas Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unila ini berharap media berperan aktif dalam mempuplikasikan sosok cagub yang akan maju, sehingga masyarakat bisa paham mana yang dibiayai korporasi dan mana yang tidak.

"Media harus transparan dalam pemberitaan calon sehingga masyarakat bisa tau mana calon yang maju benar untuk rakyat dan calon yang maju karena pemodal dibelakangnya," katanya.

Calon kepala daerah, lanjutnya, harus memiliki visi percepatan pembangunan daerah diberbagai sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, infrastruktur dan seterusnya.

Untuk itu daerah membutuhkan pemimpin yang kuat, muda, berani dan inovatif untuk membawa daerah pada akselerasi pembangunan daerah." Bukan kepala daerah yang dikendalikan oleh korporasi, tapi dikendalikan oleh kepentingan rakyat," tandasnya.

Hal senada di sampaikan Pengamat Hukum Unila, Yusdianto. Menurutnya, memang sangat disayangkan sampai hari ini belum ada hukum formal yang mengatur pembiayaan calon, kecuali bila sudah masuk waktu kampanye pilkada.

"Jadi kita hanya bisa mengkritisi cagub yang didanai tersebut. Untuk hukumnya tidak, kecuali sudah masuk masa kampanye," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat bisa menilai alasan korporasi membiayai calon yang begitu jor-joran dalam sosialisasi."Pemimpin yang lahir dari demokrasi adalah pemimpin yang jujur, berintegritas dan bertanggung jawab," ungkapnya.

Namun, lanjut Yusdianto, bila seorang calon lahir dari kemauan korporasi maka dapat dipastikan ada niat jahat didalamnya."Jadi jangan pilih cagub yang di danai oleh korporasi," cetusnya.

Yusdianto berharap cagub yang dicurigai dibiayai oleh korporasi bisa terbuka benar atau tidak kecurigaan masyarakat itu."Kita berharap pemimpin tersebut dapat menjawab apakah benar dana sosialiasasi itu berasal dari korporasi atau bukan," pungkasnya.(*)
 
Top